qianzi
19 Februari 2025
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi dalam proyek pembangunan pagar laut di kawasan pesisir Tangerang, Banten. Proyek yang bertujuan untuk melindungi kawasan pesisir dari abrasi ini diduga menjadi ajang penyimpangan anggaran oleh sejumlah pihak terkait.
Indikasi Penyimpangan Anggaran
Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan penyelewengan dana dalam proyek tersebut. “Kami telah memulai penyelidikan awal untuk mengumpulkan informasi dan data terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pagar laut di Tangerang,” ujar Ali dalam keterangan pers, Selasa pagi.
Proyek ini dikabarkan memiliki nilai anggaran mencapai Rp150 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang dan bantuan pemerintah pusat. Namun, sejumlah laporan menyebutkan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang dikeluarkan dengan hasil pembangunan di lapangan.
Kondisi Proyek di Lapangan
Berdasarkan pantauan di lokasi, beberapa bagian pagar laut yang baru saja dibangun sudah mengalami kerusakan, meski proyek tersebut belum sepenuhnya selesai. Warga sekitar pesisir Tangerang juga mengeluhkan kualitas pengerjaan proyek yang dinilai tidak sesuai dengan standar.
“Kami melihat pagar ini sudah mulai rusak, padahal belum lama dibangun. Sepertinya ada yang tidak beres,” ujar Andi, salah seorang warga pesisir.
Kerusakan tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa ada pengurangan kualitas material yang digunakan dalam pembangunan, yang diduga menjadi salah satu modus korupsi dalam proyek ini.
Pihak Terkait dalam Penyelidikan
KPK menyebutkan bahwa mereka akan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, termasuk pejabat pemerintah daerah, kontraktor proyek, serta pihak pengawas pembangunan. “Kami masih berada di tahap awal penyelidikan, tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada peningkatan status jika ditemukan bukti yang cukup,” tegas Ali.
Sementara itu, pihak Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Rizal Permana, membantah adanya penyelewengan dana dalam proyek tersebut. “Proyek ini sudah melalui prosedur yang berlaku. Kami akan kooperatif jika memang diperlukan klarifikasi oleh KPK,” kata Rizal.
Respons Publik
Kasus dugaan korupsi ini mendapat perhatian luas dari masyarakat, khususnya warga Tangerang. Banyak pihak yang mendesak agar KPK segera mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terlibat.
“Ini adalah uang rakyat, dan kami berharap KPK benar-benar serius mengusut kasus ini. Jangan sampai ada yang lolos,” ujar Deni, seorang aktivis antikorupsi di Tangerang.
Langkah Selanjutnya
KPK memastikan akan bertindak profesional dalam menangani kasus ini. “Kami berkomitmen untuk menuntaskan setiap laporan masyarakat terkait korupsi, terutama yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar,” ujar Ali Fikri.
Hingga saat ini, penyelidikan masih terus berlangsung. Publik pun menunggu perkembangan lebih lanjut terkait kasus yang menjadi perhatian nasional ini. Jika terbukti ada korupsi, proyek pagar laut di Tangerang bisa menjadi salah satu contoh buruk pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
Kasus ini juga diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintah di masa depan agar lebih transparan dan bebas dari tindak pidana korupsi.
